Berita Temuidnews, Denpasar – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) resmi menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Zona Indonesia Timur dan Tengah hari ini (29/07/2026) di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pertemuan ini menjadi wadah krusial bagi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten untuk memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di daerah.

Acara strategis ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD tingkat kabupaten Wilayah Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua guna membahas agenda penguatan fungsi legislatif serta usulan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Forum ini berfokus pada perluasan kewenangan pengelolaan sumber daya alam, penguatan kapasitas fiskal kabupaten, serta maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak melulu bergantung pada dana transfer pusat. Sinergi antar daerah ini juga dirancang untuk menyelaraskan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam keteranganya, Ketua Umum DPN Adkasi Siswanto, S.Pd., M.H menyampaikan bahwa Rakorwil hari ini secara khusus menyoroti tantangan kemandirian fiskal yang dihadapi banyak pemerintah kabupaten.

Menurutnya, saat ini terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat sebagian besar kabupaten masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai membatasi ruang gerak pembiayaan pembangunan lokal serta belanja pegawai.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ADKASI mempertegas usulan substansial terkait revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni mendorong agar sebagian kewenangan vital seperti pengelolaan sumber daya alam skala tertentu, sektor kelautan, perkebunan, pertambangan, hingga sistem perizinan dapat didelegasikan kembali ke pemerintah kabupaten, lanjutnya.

Selain membahas reformasi regulasi, forum koordinasi ini dimanfaatkan para wakil rakyat sebagai ruang bertukar inovasi, strategi pengawasan anggaran, serta mempererat hubungan kelembagaan antardaerah.

Langkah proaktif ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih adaptif dan berdampak langsung demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.