Foto: Menteri BKKBN, Wihaji sedang Berdiskusi dengan Ketua Umum ADKASI, Siswanto.

Temuidnews, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, mendorong penguatan kerja sama antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung optimalisasi program pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dorongan tersebut mengemuka dalam agenda silaturahmi Siswanto serta beberapa jajaran ADKASI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, yang berlangsung di Kantor Kementerian BKKBN, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 13.00 WIB.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan mendorong sinergi antarlembaga dalam mendukung program pembangunan keluarga, pemenuhan gizi, serta percepatan penurunan stunting di Indonesia.

ADKASI Dorong Perkuat Sinergi BKKBN dan BGN

Siswanto memandang kolaborasi antara BKKBN dan BGN penting untuk memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada koordinasi antarlembaga, keakuratan data penerima manfaat, serta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Program pemenuhan gizi bagi kelompok 3B memiliki arti strategis karena menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan mencegah stunting sejak dini.

Karena itu, sinergi BKKBN dan BGN perlu diperkuat melalui koordinasi data, sinkronisasi pelaksanaan program, serta evaluasi berkala agar intervensi yang dilakukan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

ADKASI Dorong Keterlibatan Pemerintah Daerah

Sebagai organisasi yang menghimpun DPRD kabupaten seluruh Indonesia, ADKASI menilai pemerintah daerah dan DPRD memiliki posisi penting dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional.

DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program terlaksana sesuai tujuan, sementara pemerintah kabupaten berperan dalam mendukung koordinasi lintas sektor, pemutakhiran data sasaran, serta identifikasi berbagai kendala di lapangan.

Keterlibatan pemerintah daerah juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan program diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada kualitas pelayanan, ketepatan penerima manfaat, dan keberlanjutan dampaknya bagi masyarakat.

Investasi Gizi untuk Generasi Indonesia

Upaya pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan bagian penting dari investasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Perhatian terhadap kelompok tersebut berperan dalam mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, serta memperkuat upaya pencegahan stunting.

ADKASI memandang bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar program pemenuhan gizi dapat berjalan secara efektif dan merata.

Melalui silaturahmi yang berlangsung di Kantor Kementerian BKKBN pada Kamis siang tersebut, Siswanto mendorong agar komunikasi dan kerja sama lintas lembaga semakin intensif, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program 3B dan peningkatan kualitas pembangunan keluarga.

Sinergi BKKBN dan BGN diharapkan dapat menjadi salah satu pengungkit untuk memperkuat efektivitas program nasional, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.